Anggota Satu Data Indonesia terdiri dari - Kementerian negara - Sekretariat Lembaga Negara - Lembaga Pemerintah Non Kementerian - Pemerintah Provinsi - Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan - Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota - Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta - Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri

Produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan

Tugas Pusat Satu Data Indonesia adalah melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring kepada anggota Satu Data Indonesia yang meliputi: - Organisasi - Sumber Daya Manusia - Koleksi Dokumen Hukum - Teknis Pengelolaan - Sarana Prasarana dan - Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan Satu Data Indonesia - Penyusunan dan/ atau penyempurnaan pedoman/ standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum - Pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota Satu Data Indonesia - Sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota Satu Data Indonesia - Pembinaan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum - Pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum dan - Monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Satu Data Indonesia.

Melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang Diterbitkan oleh Instansinya.

Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan instansinya - Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat Satu Data Indonesia - Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya - Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya - Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan - Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat Satu Data Indonesia.

Melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, dan anggaran - Membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya - Bertindak sebagai pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya / Wilayahnya

Karena melalui website Satu Data setiap anggota Satu Data Indonesia dapat mempublikasikan Dokumen Hukum yang diterbitkannya, serta melalui website Satu Data pula masyarakat maupun pencari informasi hukum dapat memperoleh Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh instansi Anggota Satu Data Indonesia tersebut, dan mempermudah proses integrasi dengan portal Satu Data Indonesia sehingga Database Hukum Nasional cepat terwujud